Wn/id/Soal Gelisah Fadli Zon, Politikus PDIP: Tak Terlalu Penting Rocky Gerung
 |
Artikel ini telah diperiksa kebenaranya dan kelayakanya.
Kebenaranya: artinya sumber artikel ini telah diperiksa dan bukan berita bohong (hoax). Kelayakanya: artinya artikel ini memenuhi kriteria kelayakan artikel. Informasi tambahan:
|
8 Desember 2019
Waketum Gerindra Fadli Zon mengaku prihatin Rocky Gerung akan terancam dikriminalisasi. Atas hal itu, PDIP membantah Fadli Zon karena belum ada tindakan laporan terhadap Rocky Gerung.
"Belum ada tindakan konkret kan ke polisi, ya sudah biarin saja tidak terlalu penting (Rocky Gerung) bagi saya," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Sabtu (7/12/2019).
Eva Kusuma Sundari, yang juga Ketua Kaukus Pancasila, menilai Rocky Gerung tidak usah ditanggapi karena hanya bermodal omongan untuk menyerang pihak sana-sini. Istana Negara juga tidak menganggap serius Rocky Gerung.
"Kalau saya pribadi sebetulnya terlalu kecil kalau kita anggap Rocky Gerung karena Rocky Gerung siapa? Dia (Rocky Gerung) cuma modal omongan, menyerang sana-sini, tampaknya Istana tidak menganggap serius kan," kata dia.
Pernyataan soal Presiden Jokowi yang tak paham Pancasila disampaikan Rocky dalam tayangan ILC di TvOne. Menurut Eva, Jokowi sudah melaksanakan nilai Pancasila melalui program-program pemerintah.
"Pak Jokowi sudah menjawabnya saat kuliah Pancasila yang barusan minggu lalu bagaimana programnya sebetulnya menjalankan nilai Pancasila membangun pinggiran itu praktik-praktik Pancasila. Jadi menurutku hemat energi ngapain? Nanti tambah gede dia, sudah sekarang kerja... kerja... kerja," tegas Eva.
Atas pernyataan Rocky itu, Eva mengaku belum mengetahui perkembangan tindak lanjut dari politikus PDIP Junimart Girsang yang ingin melaporkan Rocky ke polisi. Sebab, Junimart sedang berkonsultasi dengan DPP PDIP. Dia pun sempat bertanya kepada Junimart.
"Aku melihatnya yang waktu itu di ILC, Junimart sudah mau menindaklanjuti rencana dia ke polisi nunggu dari DPP PDIP, dia (Junimart) ingin mewakili PDIP, itu saya lagi nunggu jadinya, 'Gimana Bang? Saya lagi nunggu nih,'" ucap Eva menirukan Junimart.
Sebelumnya, Fadli Zon, yang mengaku sebagai 'juru bicara rakyat', mengaku prihatin atas ancaman pelaporan terhadap Rocky Gerung gara-gara bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tak paham Pancasila. Menurutnya, kritik terhadap Presiden adalah hal biasa.
"Saya prihatin dengan ancaman kriminalisasi terhadap saudara Rocky Gerung hanya gara-gara kritik kepada Presiden yang disampaikannya di forum ILC kemarin. Ancaman itu menunjukkan rendahnya mutu peradaban politik kita. Kritik terhadap Presiden adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima di tengah iklim demokrasi. Begitu juga dengan adu argumentasi, adalah sesuatu yang biasa dalam forum diskusi. Buruk sekali jika setiap perbedaan pendapat di forum diskusi harus dihakimi oleh polisi dan pengadilan," kata Fadli kepada wartawan, Sabtu (7/12).
Fadli menilai ucapan Rocky berisi kritik, bukan penghinaan. Dia menilai ucapan soal 'Presiden tak paham Pancasila' yang diucapkan Rocky merupakan bentuk retorika.
Seperti diketahui, Rocky mengatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasilais di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Dia menilai Jokowi hanya hafal Pancasila, tapi tak memahaminya.
"Saya tidak Pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang Pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi Pancasila, presiden juga tak mengerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham, dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS," ucap Rocky dalam tayangan di ILC.
Sumber[edit | edit source]
- detik.com "Wn/id/Soal Gelisah Fadli Zon, Politikus PDIP: Tak Terlalu Penting Rocky Gerung" – Minggu 08 Desember 2019, 08:35 WIB,
 |
Berita yang berasal dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, atau surat kabar dari Indonesia ini bukan merupakan pelanggaran hak cipta karena Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 pasal 14 huruf c menyebutkan bahwa : "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap." |  |