Wn/id/Cina Blokir 200 Lebih Berita Reuters Terkait Protes di Hong Kong
 |
Artikel ini telah diperiksa kebenaranya dan kelayakanya.
Kebenaranya: artinya sumber artikel ini telah diperiksa dan bukan berita bohong (hoax). Kelayakanya: artinya artikel ini memenuhi kriteria kelayakan artikel. Informasi tambahan:
|
13 Desember 2019 Di bawah tekanan dari pemerintah Cina, penyedia informasi keuangan yang mendistribusikan berita Reuters kepada investor, Refinitiv, telah memblokir 200 lebih laporan Reuters soal protes Hong Kong, atau berita yang dianggap Beijing memiliki citra negatif.
Penyensoran dimulai awal tahun ini setelah Refinitiv khawatir operasinya di Cina akan ditangguhkan, dikutip dari Reuters, 13 Desember 2019.
Ketika demonstrasi anti-pemerintah melanda Hong Kong pada Agustus, Reuters melaporkan berita yang sensitif: Beijing telah menolak proposal Kepala Eksekutif Carrie Lam untuk memenuhi beberapa tuntutan pengunjuk rasa dalam upaya meredakan kerusuhan.
Berita tersebut mendukung klaim utama para pengunjuk rasa, bahwa Beijing sedang melakukan intervensi mendalam dalam urusan kota semi-otonom. Sebuah surat kabar yang dikelola pemerintah mengecam laporan itu sebagai "palsu" dan "memalukan." Artikel itu kemudian diblokir di Cina daratan.
Bukan pemerintah Cina yang memblokir cerita. Artikel itu dihapus oleh Refinitiv, penyedia informasi keuangan yang mendistribusikan berita Reuters kepada investor di seluruh dunia di Eikon, platform perdagangan dan analitik. Artikel itu adalah salah satu dari semakin banyak cerita yang Refinitiv sensor di Cina daratan di bawah tekanan dari pemerintah pusat. Sampai tahun lalu, Refinitiv dimiliki oleh perusahaan induk Reuters, Thomson Reuters Corp.
Sejak Agustus, Refinitiv telah memblokir 200 lebih berita tentang protes Hong Kong ditambah banyak artikel Reuters lainnya yang dapat membuat Beijing tidak nyaman. Dokumen internal Refinitiv menunjukkan bahwa selama musim panas, perusahaan memasang sistem penyaringan otomatis untuk memfasilitasi penyensoran. Sistem ini mencakup pembuatan kode baru untuk dilampirkan ke beberapa berita terkait Cina, yang disebut "Berita Terbatas."
Akibatnya, akses pelanggan Refinitiv di Cina telah ditolak untuk melihat salah satu acara berita terbesar tahun ini, termasuk dua laporan Reuters tentang penurunan peringkat Hong Kong oleh lembaga pemeringkat kredit. Hampir 100 penyedia berita lain yang tersedia di Eikon di Cina juga telah terpengaruh oleh penyaringan.
Penyensoran di Cina semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir di bawah Presiden Xi Jinping, dan bisnis Barat mendapat tekanan yang meningkat untuk memblokir berita, pidato, dan produk yang Beijing anggap berbahaya secara politik. Refinitiv menghasilkan pendapatan tahunan puluhan juta dolar AS di Cina. Seperti yang dilaporkan Reuters pada bulan Juni, mengutip tiga orang yang mengetahui masalah ini, Refinitiv memulai upaya sensor awal tahun ini setelah regulator mengancam akan menangguhkan operasinya di Cina.
Refinitiv telah bergabung dengan daftar panjang perusahaan yang memenuhi tuntutan Cina. Mereka termasuk raksasa hotel Marriott International Inc, yang tahun lalu menutup sementara situs web Cina dan meminta maaf, antara lain, mendaftarkan Taiwan sebagai negara yang terpisah dalam kuesioner pelanggan. Beberapa maskapai penerbangan AS juga berhenti menggambarkan Taiwan sebagai wilayah non-Cina di situs web mereka. Beijing menganggap pulau yang diperintah sendiri itu adalah bagian dari Cina. Perusahaan telah membela tindakan mereka.
Sensor telah membuat marah para eksekutif berita dan bisnis utama Reuters dan direktur Thomson Reuters Founders Share Co Ltd, sebuah badan independen yang bertugas menjaga independensi kantor berita.
Berbicara kepada wartawan Reuters dalam kunjungan ke ruang berita Singapura pada bulan Oktober, Kim Williams, eksekutif media Australia yang memimpin badan tersebut, mengecam Refinitiv, menyebut tindakannya tercela dan menyerah pada agresi politik dari Beijing. Pemimpin Redaksi Stephen J. Adler mengatakan kepada wartawan Reuters di London pada bulan November bahwa sensor itu merusak kantor berita Reuters. "Saya tidak menyetujuinya," katanya.
Kepala eksekutif Refinitiv David Craig dan CEO Thomson Reuters Jim Smith telah mengadakan beberapa pembicaraan, baru-baru ini minggu ini, dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini. Smith sangat prihatin setelah mengetahui tentang keputusan Craig untuk memaksakan penyaringan, kata seorang pejabat senior Thomson Reuters. Tidak jelas seberapa dekat keduanya untuk mencapai solusi yang disetujui kedua belah pihak, kata salah satu orang.
"Kami menyadari bahwa proses yang diberlakukan awal tahun ini perlu ditingkatkan dan secara aktif bekerja pada peningkatan," juru bicara Refinitiv Patrick Meyer mengatakan tentang sistem penyaringan dalam sebuah pernyataan. "Sebagai bisnis global, Refinitiv harus mematuhi hukum dan peraturan negara tempat kita beroperasi. Ini adalah tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh Refinitiv, tetapi juga perusahaan lain dan distributor informasi pasar keuangan."
Refinitiv dibentuk tahun lalu ketika sebuah konsorsium yang dipimpin oleh raksasa ekuitas swasta Blackstone membeli 55% saham di bisnis Keuangan & Risiko Thomson Reuters, yang termasuk bisnis terminal Eikon, dengan harga sekitar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 280 triliun, dan mengganti namanya.
Refinitiv dan Thomson Reuters tetap dekat. Reuters menjual berita kepada Eikon, dan Thomson Reuters mempertahankan 45% saham di Refinitiv. Sejauh ini, Refinitiv adalah klien terbesar Reuters, menyediakan hampir setengah dari pendapatannya. Sebagai bagian dari kesepakatan spin-off, Refinitiv setuju untuk melakukan pembayaran tahunan yang disesuaikan dengan inflasi sebesar US$ 325 juta atau Rp 4,5 triliun kepada Reuters selama 30 tahun untuk berita, aliran pendapatan besar yang jarang terjadi dalam bisnis media.
Sumber
[edit | edit source]- Tempo.co "Cina Blokir 200 Lebih Berita Reuters Terkait Protes di Hong Kong" – 13 Desember 2019, 13-12-2019
 |
Berita yang berasal dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, atau surat kabar dari Indonesia ini bukan merupakan pelanggaran hak cipta karena Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 pasal 14 huruf c menyebutkan bahwa : "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap." |  |